Anugerah Predikat Kepatuhan dalam Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI kembali diadakan pada 2016 ini. Pemberian Predikat Kepatuhan telah diselengggarakan Ombudsman RI sejak tahun 2013. Penganugerahan ini dilakukan di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta, (7/12/2016).
Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang melakukan pengawasan terhadap kementerian/lembaga dalam menjalankan pelayanan publik. Penganugerahan Predikat Kepatuhan merupakan wujud dari hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan secara mandiri oleh Ombudsman RI.
Penghargaan tersebut dibagi dalam dua kategori, yaitu Kategori Kementerian dan Lembaga, dan Kategori Pemerintah Daerah. Pemberian Predikat Kepatuhan telah diselengggarakan Ombudsman RI sejak tahun 2013. Pada tahun 2016 ini, penerima Predikat Kepatuhan tinggi jatuh pada 11 kementerian, 10 lembaga negara, 13 pemerintah provinsi, 15 pemerintah kabupaten, dan 16 pemerintah kota.
Acara pemberian Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik (berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kepada lembaga) dihadiri Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Terdapat 10 variabel penilaian yang menjadi fokus Ombudsman RI, yaitu diantaranya standar pelayanan, maklumat layanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana dan prasarana fasilitas. Selain itu terdapat pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, visi misi serta motto pelayanan, atribut, dan pelayanan terpadu.
Berikut Kementerian/lembaga/SKPD yang memperoleh penghargaan dengan Nilai tertinggi:
1. Kategori Lembaga Negara: Badan Pusat Statistik (BPS)
2. Kategori Provinsi: Provinsi Jawa Timur
3. Kategori kementerian: Kementerian Kesehatan
4. Kategori Kabupaten: Kabupaten Badung
5. Kategori Kota: Kota Pontianak
Selain lima peraih tertinggi tersebut, sejumlah lembaga/kementerian/SKPD juga mendapat skor hijau/baik (rentang nilai 81 – 100). Beberapa diantaranya: Kemendikbud, Kementerian Pertanian, Kemenhub, Kemenristekdikti, Kementerian Perindustrian, Kemenkumhan, Kementerian Perdagangan, Kemendagri, KemenLH, BNP2TKI, Provinsi Lampung, Provinsi Kaltim, Kota Medan, Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Pasuruan, Kota Denpasar, Pemkab Bangka Tengah, Kota Malang, Pemkab Sumbawa, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Tanggamus, Kota Banjarmasin, Kota Padang, Pemkab Dairi, dll.
Di lain hal, ada juga yang masuk zona merah (rendah). Diantaranya 2 kementerian (Koperasi dan Usaha Kecil Menengah & Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)
diolah dari berbagai sumber
